Belajar Inovasi dari Hong Kong

Mungkin tidak ada seorangpun yang berani membantah premis bahwa mengubah persepsi dan mindset seseorang adalah sesuatu yang teramat sulit. Dan jika mengubah mindset satu orangpun sulit, apalagi jika perubahan itu menyangkut mindset kolektif atau culture-set sebuah bangsa. Itulah sebabnya, tidak berlebihan jika ada yang menyatakan bahwa membangun mentalitas dan kepribadian bangsa adalah proyek yang jauh lebih berat namun jauh lebih prestisius dibanding mega-proyek membangun infrastruktur fisik sebesar apapun.

Nah, transformasi yang dramatis di Hong Kong (nama resminya adalah Special Administrative Region of Hong Kong) terutama sejak penyerahan dari Inggris kepada pemerintah China pada tahun 1997, adalah contoh bagaimana sebuah bangsa berhasil mengubah dan membentuk mindset yang sesuai dengan visi besar bangsa itu. Sebagaimana diketahui, Hong Kong telah berevolusi dengan sangat cepat dari ekonomi berbasis manufaktur pada tahun 1950-an dan 1960-an, menjadi ekonomi yang lebih didominasi oleh sektor perdagangan pada tahun 1970-an dan 1980-an, kemudian berkembang lagi menjadi pusat finansial global tahun 1990-an dan 2000-an, hingga akhirnya bertransformasi lagi menjadi tujuan utama dan pusat penghubung entreprenership dan inovasi global pada tahun 2014 dan seterusnya. Wajah Hong Kong berubah drastis seiring dengan selesainya proyek-proyek mercusuar. Rasio FDI terhadap GDP pun melonjak tajam dari 287% pada tahun 2000 menjadi 527% pada tahun 2013. Hong Kong pada tahun 2012 juga menduduki peringkat ke-3 di dunia sebagai negara tujuan investasi dengan nilai sebesar USD 75 milyar, atau dibawah Amerika Serikat sebesar USD 168 milyar dan China sebesar USD 121 milyar. Dengan performa yang begitu ciamik, tidak heran jika banyak perusahaan multinasional yang memindahkan markas besar dan operasinya ke Hong Kong. General Electric di AS, Schneider Electric di Paris, atau Inviniti di Tokyo, adalah sedikit perusahaan besar yang memutuskan pindah ke Hongkong. Bahkan Barcelona FC pun turut mendirikan markas besarnya di wilayah Asia juga di Hong Kong. Antoni Rossich, CEO Barcelona, menyatakan bahwa “Hong Kong is exactly the environment we need to achieve our objectives in this region. We feel very comfortable here”.

Berbagai kemajuan tadi tentu tidak datang dengan tiba-tiba. Pastilah ada rencana-rencana cerdas dibalik itu semua. Kemajuan itupun bukan tanpa tantangan. Untuk negeri sekaya dan semaju Hong Kong, mungkin soal dana atau teknologi tidak menjadi sebuah hambatan yang berarti. Tantangan yang lebih berat justru persepsi lama masyarakat dunia yang memandang Hong Kong sebagai “just another Chinese city”. Ketika Hong Kong kembali bergabung dengan China pada tahun 1997 tersebut, cukup banyak orang memprediksi Hong Kong akan seperti kota-kota lain di China yang relatif tertutup, atau menerapkan sistem politik represif untuk menekan gerakan demokrasi yang anti pemerintah. Selain pandangan seperti itu, ada pula yang mempersepsi dan memproyeksikan Hong Kong sebagai “Colonial relic frozen in time”, dalam arti kota ini akan menjadi museum peninggalan Inggris yang akan membeku seiring berjalannya waktu.

Namun yang terjadi adalah bukti bahwa itu semua terbantahkan. Apa kuncinya, dan apa saja yang telah dilakukan pemerintah Hong Kong sehingga menjadi salah satu kota dunia (world city) selain New York dan London? Untuk sekedar diketahui, majalah Time pada tahun 2008 memperkenalkan istilah "Nylonkong", yang merujuk pada kota New York, London, dan Hongkong, untuk menjelaskan bahwa ketiga kota tersebut telah memainkan peran utama dalam ekonomi global. Selain visi besar dan kerja keras, menurut saya, jawaban utama dari pertanyaan itu adalah adanya komitmen yang sangat kuat dari setiap institusi publik dalam menjalankan misinya, serta adanya ketaatan terhadap sistem yang telah menjadi konsensus bersama. Singkatnya, ada kedisiplinan nasional yang begitu solid yang menjadikan energi setiap institusi publik tidak menguap atau menghilang tanpa bekas (efek evaporasi), sebaliknya menghasilkan efek kondensasi, yakni mengubah faktor input berupa energi (sumber daya) organisasi menjadi kemanfaatan yang dibutuhkan masyarakat.

Visi besar Hong Kong yang saya tangkap dari penjelasan pejabat Innovation and Technology Commision (semacam Komisi Inovasi Nasional) dan InvestHK (BKPM-nya Indonesia) adalah mimpi menjadikan Hong Kong sebagai penghubung inovasi di kawasan Asia bahkan dunia. Hal ini bisa dilihat dari policy statement mereka sebagai berikut: “The government firmly believes that innovation and technology is a key driver for economic development. We are committed to developing Hong Kong into a knowledge-based economy that thrives as an innovation hub in the region.” Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa langkah strategis yang dipilih, diantaranya adalah: 1) enhancing collaboration among the Government, industry, academia and research sectors to promote research and development as well as technology transfer; 2) adopting multi-pronged approach, comprising provision of infrastructural and financial support, human resource development, collaboration with economies outside Hong Kong and fostering an innovation culture in the community.

Dari kedua upaya diatas nampak dengan begitu gamblang bahwa pemerintah Hong Kong sangat menyadari urgensi Triple Helix, yakni sinergi antar pemerintah, industri, serta kalangan akademik/ litbang dalam menciptakan dan menerapkan inovasi. Sebanyak apapun inovasi dihasilkan oleh lembaga pendidikan atau lembaga riset, tidak ada manfaatnya jika tidak diaplikasikan oleh sektor industri. Demikian pula, jika tidak ada peran positif dari pemerintah untuk menyusun regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi, hampir mustahil inovasi akan menjadi budaya di institusi riset maupun kebutuhan dunia usaha. Disamping itu, upaya diatas juga membuktikan komitmen yang begitu kuat dari pemerintah Hong Kong dengan membangun infrastruktur teknologi modern, menyediakan anggaran untuk riset dan transfer teknologi, pengembangan SDM, penguatan kolaborasi baik dengan China daratan maupun dunia internasional, serta menumbuhkan budaya inovasi di tengah masyarakat.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur teknologi berkelas dunia, pemerintah Hong Kong menjalankan empat program utama yakni: 1) membangun Hong Kong Science Park yang diisi oleh 500 perusahaan dan menyediakan 10.000 pekerjaan; 2) membangun tiga industrial estate yakni Tai Po, Tseung Kwan O, dan Yuen Long dengan luas 217 ha dan dihuni oleh 170 perusahaan; 3) mengembangkan lima pusat penelitian di bidang otomotif, ICT, logistik, teknologi nano dan material, serta tekstil; 4) membangun Hong Kong cyber port. Selanjutnya dalam hal anggaran, Pemerintah Hong Kong menyediakan skema anggaran yang sangat besar yakni berkisar HK$ 700 juta setiap tahunnya, melalui berbagai program seperti Innovation and Technology Support Program, University-Industry Collaboration Program, Small Entrepreneur Research Assistance Program, Enterprise Support Scheme, General Support Program, dan sebagainya. Dari berbagai skema insentif finansial dari pemerintah tadi nampak bahwa berbagai segmen masyarakat dari kalangan akademisi hingga pengusaha kecil dan menengah, benar-benar difasilitasi untuk menghasilkan kebaruan-kebaruan dalam tugas dan urusan masing-masing.

Sementara dari aspek pengembangan SDM, Pemerintah Hong Kong menggulirkan insiatif pengembangan SDM dengan target pada 3 (tiga) kelompok masyarakat yakni: 1) untuk kelompok pelajar sekolah dasar dan menengah ditawarkan program lompetisi teknologi, dan program duta besar pengetahuan; 2) untuk mahasiswa perguruan tinggi disediakan beasiswa inovasi dan teknologi, kompetisi technopreneurship, serta skema hibah technopreneurship; dan 3) untuk entrepreneur muda disediakan program inkubasi taman pengetahuan, program pendampingan pengusaha kecil (small entrepreneur research assistance program). Tidak cukup sampai disini, pemerintah Hong Kong juga mengembangkan budaya inovasi, misalnya melalui event InnoCarnival setiap tahun. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan inovasi serta segala kemanfaatannya.

Belajar dari kasus Hong Kong diatas, bisa dikatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah menempuh hal yang relatif sama. Pertama, melalui Komite Inovasi Nasional telah ditetapkan visi inovasi 2025 yakni “Mendorong Indonesia menjadi negara maju di tahun 2025 dan merupakan kekuatan ekonomi 12 besar dunia melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”. Kedua, melalui pidato Presiden di depan KIN dan KEN tanggal 16 Juni 2010, Indonesia juga sudah menegaskan policy statement-nya sebagai berikut: “Pada jangka panjang, sebetulnya inovasi yang kita laksanakan itu berkaitan dengan nilai dan budaya, values creation. Mengubah nilai, mengubah perilaku, mengubah mindset atau cara pandang, mengubah culture menjadi innovated society menjadi innovation nation. Pertama, bagaimana kita bisa membangun knowledge society, masyarakat yang berpengetahuan dan masyarakat yang rasional. Betapa gaduhnya masyarakat kita kalau makin ke depan tidak makin kuat, cara berpikir, cara pandang, cara bertindak yang rasional atas dasar pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Knowledge katanya lebih menjanjikan dibandingkan traditional capital yang dipahami dalam ilmu ekonomi.”

Upaya strategis Indonesia-pun sebenarnya tidak bisa dikatakan buruk mengingat telah disusunnya Inisiatif Inovasi 1-747 untuk membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru, yakni menuju Indonesia berstatus advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747 secara khusus adalah aspek penguatan human capital dan kesiapan teknologi (technological readiness). Dalam desain ini besaran belanja litbang yang harus dialokasikan adalah sebesar minimal 1% dari PDB setiap tahunnya hingga tahun 2014, atau lebih dari 10 kali lipat alokasi litbang tahun 2010 yakni sebesar 0,07%. Secara berangsur-angsur alokasi litbang terus ditingkatkan hingga mencapai 3% pada 2025, yang dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan daya dukung pemerintah dan partisipasi swasta (KIN).

Paparan diatas memberi ilustrasi bahwa persoalan visi hingga strategi pengembangan inovasi di Indonesia tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Bedanya, Hong Kong konsisten mengimplementasikan langkah-langkah strategisnya, sementara kita masih berjalan di tempat atau berhenti sebagai diskursus yang indah tanpa program eksekusi yang konkrit. Contohnya, alokasi anggaran untuk riset masih saja dibawah 1% dari PDB hingga tahun 2014 ini. Jika target alokasi anggaran riset sebesar 3% tahun 2025 juga gagal, maka jangan harap cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai advanced economy akan terwujud. Ini adalah persoalan komitmen terhadap visi dan konsistensi terhadap perencanaan. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat yang berpegang teguh pada skenario yang telah dirumuskan, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka.

Disamping adanya visi besar dan lagkah strategis dalam mewujudkan visi besar sebagai bangsa yang inovatif sebagaimana diuraikan diatas, masih ada beberapa hal inovatif yang bisa diambil sebagai pelajaran (lesson learned) dari Hong Kong. Salah satunya adalah tentang komposisi pegawai di sebuah institusi. Di beberapa instansi yang kami kunjungi seperti Civil Service Bureau, InvestHK, ICAC (Independent Commission Against Corruption), maupun di Central West District Government, pegawai berstatus PNS atau permanent employee hanya berjumlah sekitar 30% sedangkan sisanya adalah pegawai kontrak yang diambilkan dari kalangan professional. Jelas pola seperti ini akan sangat efisien khususnya dalam hal menghemat anggaran untuk pembayaran pensiun. Pola ini juga menunjukkan adanya budaya kerja berorientasi kualitas, serta sangat efektif untuk mempercepat pencapaian kinerja karena para professional yang direkrut langsung dapat mengaplikasikan keahliannya tanpa harus melalui pembinaan dan pelatihan selama bertahun-tahun. Tentu, pengalaman seperti ini amat layak diadopsi untuk konteks Indonesia.

Pelajaran lain yang bisa dipetik adalah adanya kesadaran di seluruh institusi tentang arti penting partnership atau kerjasama dengan institusi lain. Sebagaimana yang dilakukan ICAC, misalnya, mereka melakukan pendampingan terhadap instansi pemerintah dan swasta untuk mendeteksi secara dini potensi korupsi di area-area rawan korupsi. Dengan pendekatan persuasif seperti ini, mereka bahkan dapat mendeteksi kasus korupsi pembangunan gedung pencakar langit yang dilakukan dengan mengurangi panjang tiang pancang. Demikian pula, InvestHK bersikap sangat koperatif dengan investor maupun calon investor, dengan mempermudah prosedur modal masuk (investasi) maupun keluar (divestasi). Prinsip mereka adalah easy come easy go, dengan terus menjaga hubungan baik, sehingga kasus relokasi investasi keluar Hong Kong sangat kecil untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Kalaupun ada investor yang memilih merelokasikan dana dan perusahaannya keluar negeri, suati ketika akan kembali lagi ke Hong Kong karena berbagai kemudahan yang ditawarkan tadi. Tentu saja, pengalaman seperti inipun teramat layak diadopsi untuk konteks pelayanan investasi di Indonesia.

Masih banyak hal positif yang bisa dipelajari dari Hong Kong. Namun dari sedikit hal yang dipaparkan diataspun sudah menyiratkan ruang-ruang inovasi yang perlu digarap oleh anak negeri Indonesia.

Serpong, 9 April 2014