Fenomena Migrasi Politik

Ada hal menarik untuk diamati dalam hingar bingar pemilihan Presiden 2014 sekarang ini, yakni begitu mudahnya seorang politisi memindahkan dukungannya hanya karena kecewa dengan kebijakan partainya. Mahfud MD dan Rhoma Irama yang sudah diakui “berkeringat” menaikkan raihan suara PKB, akhirnya berbalik arah mendukung Gerindra hanya karena mereka gagal menjadi kandidat Presiden atau Wakil Presiden dari PKB. Begitu pula Hary Tanoesudibyo yang meninggalkan Hanura begitu saja dan berbalik mendukung Gerindra. Sebaliknya, kubu PDI-P juga memperoleh limpahan tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan pilihan politik ketua umum partainya. Luhut Pandjaitan dan Fahmi Idris sudah menyatakan mundur sebagai anggota Dewan Pembina Partai Golkar untuk mengalihkan dukungan kepada kubu Jokowi. Wanda Hamidah  juga menyatakan sakit hatinya gara-gara PAN berkoalisi dengan Gerindra. Terakhir dari Partai Demokrat yang selama ini nampak seperti menikmati peran sebagai penonton, beberapa peserta konvensi dan petinggi partainya seperti Anis Baswedan dan Suaidi Marasabessy sudah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu kandidat, yakni Jokowi-JK. Fenomena inilah yang saya sebut sebagai fenomena migrasi politik, dimana terdapat arus perpindahan basis dukungan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Memang benar bahwa soal dukungan ke capres/cawapres adalah hak individu, terlebih jika individu tadi warga negara biasa yang bukan tokoh partai. Namun bukankah partai memiliki kebijakan yang idealnya diikuti anggotanya, sebagaimana negara memiliki peraturan yang harus ditaati oleh warganya? Bahkan dalam keluarga-pun ada tata nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati bersama. Maka agak naif seorang tokoh partai yang pernah menjadi pejabat negara lebih dari satu posisi menyatakan bahwa sikapnya yang berseberangan dengan haluan partainya adalah hak pribadinya.  

Tentu semua orang akan sangat menghormati sikap dan pilihan politik seseorang. Namun dalam pandangan saya, sikap yang begitu mudah berubah hanya karena kekecewaan yang menyangkut posisi dirinya, hanya menunjukkan sikap kekanakan dan kurang matangnya jiwa politik mereka. Meskipun pada umumnya mereka menyatakan bahwa pilihan itu adalah upaya mereka berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik, rakyat bisa membaca motif yang sesungguhnya dibalik pernyataan normatif mereka. Satu hal yang saya belum bisa memahami, bagaimana mungkin mereka meninggalkan begitu saja rumah (baca: partai) yang turut mereka bangun sekaligus yang telah membersarkan nama mereka? Itulah sebabnya, saya memandang bahwa para migran politik itu adalah mereka-mereka yang tidak memiliki loyalitas dan integritas terhadap organisasi. Tidak terhindarkan untuk mengatakan bahwa ada pamrih pribadi dibalik setiap perjuangan mereka selama ini. Begitu pamrih itu tidak mereka dapatkan, maka mereka dengan mudahnya mencampakkan organisasinya. 

Lucunya lagi, meskipun mereka beralih ke parpol lain, mereka juga tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Jika Mahfud MD dan Rhoma Irama pindah haluan harena gagal menjadi capres/ cawapres PKB, merekapun tidak mendapatkan posisi itu di kelompok barunya. Baik di partai induknya maupun di kubu barunya, mereka memang tidak diposisikan sebagai capres/cawapres karena kalah dalam kompetisi politik dengan kandidat lainnya. Dengan demikian, pada hakekatnya mereka mencari sesuatu yang tidak hilang. Mereka hanya ngambek dan ingin menunjukkan protes terhadap institusi induknya yang tidak memenuhi hasrat politiknya. Sikap ngambek seperti inipun kemungkinan besar akan muncul lagi saat mereka menerima fakta baru yang tidak memuaskan harapannya. Kasus Hary Tanoe yang berpindah dari Partai Nasdem ke Hanura dan berpindah lagi ke Gerindra, membuktikan loyalitas semu dan sesaat dari jajaran politisi di tanah air. Motif berpolitik mereka menjadi kabur dan abu-abu, dan platform perjuangan mereka menjadi sumir. Yang terjadi kemudian adalah gejala munculnya para oportunis politik yang tidak berideologi. 

Fenomena migrasi politik ini memberi pelajaran berharga buat bangsa Indonesia bahwa persoalan nasionalisme sejatinya menjadi akar masalah kebangsaan kita. Jika para politisi yang relatif sudah hidup sejahtera saja tidak memiliki loyalitas terhadap organisasi, bagaimana mungkin kita menuntut loyalitas terhadap para pegawai dan orang-orang yang masih berpikir soal kebutuhan dasarnya? Jika para elite tadi tidak memiliki patriotisme terhadap institusi, bagaimana mungkin mereka memiliki patriotisme terhadap tanah air? Sebelum bisa mengatakan dengan gagah berani bahwa “baik atau buruk bangsa ini, Indonesia tetaplah negeri yang akan saya bela”, semestinya mereka bisa mengatakan bahwa “baik atau buruk partai ini, ia adalah partai yang akan selalu saya bela”. Nah, kalimat seperti inilah yang sangat langka dalam dunia politik kita. Seolah-olah politik hanyalah ladang “bercocok tanam” untuk mendapatkan panen bagi dirinya, bukan ladang pengabdian untuk rakyat banyak. 

Semoga saja akan segera ada migrasi balik yang akan menjadi tontonan indah bagi masyarakat. Dalam iklim demokrasi yang belum dewasa dan belum terkosolidasi seperti saat ini, keberadaan tokoh-tokoh politik yang bisa menjadi suri tauladan bagi rakyat akan menimbulkan perasaan damai, jauh dari nuansa persaingan yang tidak sehat. Jika para tokoh tadi tidak bisa menjadi contoh yang baik, kepada siapa lagi rakyat Indonesia akan berharap? 

Jakarta, 23 Mei 2014.