Prinsip Reinventing Government - 1: Pemerintahan Katalis (Catalytic Government)

Artinya adalah bahwa peranan baru bagi pemerintah hendaknya lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan pemberi layanan (steering rather than rowing). Secara implisit hal ini mengandung pemikiran bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawab kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan urusannya, baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional (BOO, BOT), dan sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah lebih banyak merangkul masyarakat dan swasta untuk bersama-sama memikul suatu tanggungjawab atau urusan. Sebab, sebagaimana yang diingatkan oleh Drucker dalam bukunya The Age of Discontinuity (1968), setiap upaya untuk menggabungkan “memerintah” dengan “melaksanakan” dalam skala besar, akan melumpuhkan kemampuan pengambilan keputusan.

Disamping itu, jika urusan-urusan yang sebenarnya bisa diserahkan kepada organisasi swadaya masyarakat tetap dipegang / dilaksanakan oleh pemerintah, dikhawatirkan menimbulkan gejala “ketergantungan” masyarakat kepada pemerintah, dimana setiap permasalahan yang muncul, penyelesaiannya selalu dipasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sehingga kreativitas dan semangat inovasi individu menjadi melemah.

Adapun nilai-nilai baru yang disarankan bagi pemerintah melalui penerapan prinsip katalistik ini secara lengkap dapat diringkaskan sebagai berikut.

Kata “pemerintahan” (government) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti mengarahkan. Tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh, sedang pemerintah tidaklah pandai mengayuh. Definisi ulang peran pemerintah secara fundamental menurut Latimer dalam pidato resmi tahun 1986 adalah:

                Pemerintah kota harus melakukan beberapa penyesuaian dan dalam beberapa hal mendefinisikan kembali peran tradisionalnya. Saya yakin kota akan lebih sering mendefinisikan ulang perannya sebagai katalisator atau fasilitator. Kota akan lebih seing berperan mendefinisikan berbagai masalah dan kemudian menyusun berbagai sumber daya untuk digunakan oleh yang lain dalam menghadapi masalah tersebut ... Pemerintah kota harus lebih bersedia menjalin sumber daya pemerintah dan swasta yang langka untuk mencapai tujuan masyarakat kita.

Visi ini berlawanan dengan cara kerja birokrasi / pemerintah tradisional. Tetapi anggota-anggota kelompok progresif percaya bahwa pemerintah semestinya memanfaatkan pegawai negeri untuk menghasilkan sebagian besar pelayanan yang mereka terapkan. Menjelang tahun 1970, sedikit sekali aparatur yang bisa menyusun cara lain, mereka hanya terbelenggu dengan serentetan pajak pelayanan. Dan ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka terjadi dua pilihan yakni menaikkan pajak atau tidak. Oleh karena itu, di Washington muncul para pemimpin yang melepaskan diri dari dilema dengan cara meminjam uang, dan mereka belajar untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat untuk melaksanakan suatu pembangunan yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan cara menggalang aksi seluruh masyarakat, bagaimana mengarahkan ketimbang mengayuh.

Dalam kaitan ini, contoh emirik adalah hal yang dilakukan oleh Walikota Indianapolis, Richard Lugar da Bill Hudnut yang bekerjasama dengan Greater Indianapolis Progress Committee, untuk merevitalisasi kota. Dengan kerja sama tersebut mereka memutuskan untuk menjadikan Indianapolis sebagai ibu kota olah raga amatir Amerika. Contoh lain, di Lowell, Massachussetts, sebuah kota industri lain yang mengalami depresi membujuk para bankir untuk menyisihkan seperdua puluh aset kolektif untuk memberikan pinjaman lunak kepada bisnis-bisnis yang ingin berkembang atau melakukan relokasi di pusat kota Lowell. Pembangunan dipercayakan kepada Wang Laboratories untuk membanguan tiga menara kantor di kota, dan pemerintah bagian untuk membangun Urban Heritage Park (taman pusat kota) yang pertama di Lowell. Langkah-langkah yang ditempuh di Indianapolis dan Lowell ini akhirnya banyak diikuti kota-kota lain diantaranya:

1.            Newark, New Jersey, meminta nasihat kepada beberapa organisasi masyarakat dan prakasa sektor swasta untuk mengahdapi berbagai masalah dari mulai perumahan, AIDS, sampai tunamisma.

2.            Massachussetts menaikkan pendanaan berbagai organisasi no pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial.

3.            San Fransisco, Boston, dan kota-kota lain memelopori program sambungan (linkage), dimana setiap korporasi yang ingin membangun gedung harus menyediakan konpensasi.

Dengan menonjolkan fungsi pengarahan daripada pelayanan langsung, diharapkan akan tercipta organisasi birokrasi yang kecil tapi kuat. Sebagaimana dikatakan Gubernur Lawton Chiles dari Florida, tujuan utama dari pemerintah adalah menjadi katalisator yang membantu masyarakat dalam memperkuat infrastruktur warganya. Dengan cara ini pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untk memecahkan setiap masalah sendiri. Dengan kata lain, pemerintah yang memfokuskan pada fungsi “pengarahan”, secara aktif akan membuat lebih banyak keputusan / kebijakan yang menggerakan lebih banyak lembaga sosial dam ekonomi, bahkan lebih banyak mengatur daripada merekrut lebih banyak pegawai negeri.

Sebaliknya, pemerintah yang asyik dengan pemberian pelayanan sering melepaskan fungsi mengarahkan ini, dan para pemimpin tradisional menjadi asyik mengauh sehingga mereka lupa mengemudi. Kemampuan mengarahkan saat ini sangat penting dengan munculnya suatu perekonomian global. Perekonoman global akan berhasil jika didukung oleh input dengan kualitas teraik yang bisa diperoleh melalui pengetahuan, riset, modal dan lain-lain.

Dengan alasan demikian, Osborne dan Gaebler menghendaki agar tugas pemerintah untuk “mengayuh” dan mengarahkan” dipisahkan. Sebab, dimasa sekarang lembaga pemerintah membutuhkan fleksibilitas untuk merespon setiap kondisi yang kompleks dan berubah dengan cepat. Hal ini sulit jika para penentu kebijakan hanya mampu menggunakan satu metode pelayanan yang dihasilkan oleh birokrasi mereka sendiri.

Menurut Drucker, organisasi yang berhasil memisahkan manajemen puncak dari operasi, akan memungkinkan manajemen puncak konsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan operasi sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup dan tindakan serta otonomi sendiri. Jika tidak para manajer akan terkacaukan oleh tugas-tugas operasional dan tidak dapat menghasilkan keputusan dasar yang bersifat mengarahkan.

Upaya mengarahkan memerlukan orang yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Upaya mengayuh membutuhkan orang yang secara sungguh-sungguh memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik.

Pemerintahan entrepreneurial semakin menjauhkan upaya mengayuh dari upaya mengarahkan. Cara ini membiarkan pemerintah beroperasi sebagai pembeli yang terampil, mendongkrak berbagai produsen dengan cara yang dapat memcapai sasaran kebijakannya. Manajer penentu kebijakan bebas melakukan peninjauan terhadap pemberi jasa paling efektif dan efisien, sehingga diharapkan akan membantu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara ini dimaksudkan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam merespon lingkungan yang berubah dan memanfaatkan persaingan antara pembeli jasa.

Organisasi pengarah melakukan eksperimentasi dan belajar dari keberhasilan baik melalui seleksi alam maupun persaingan sektor swasta yang dapat menguntungkan pemerintah untuk memberikan pelayanan. dan akhirnya organisasi-organisasi pengarah melakukan peninjauan yang dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif, denga memecahkan akar permasalahannya.

Ketakutan besar dalam memanfaatkan lembaga non pemerintah untuk mengayuh, tentu saja, adalah karena cara ini akan mengorbankan pekerjaaan dari banyak pegawai negeri. Namun sesungguhnya, pegawai negeri tidak harus menjadi korban pemerintahan entrepreneurial tetapi sebaliknya yakni yang dapat diuntungkan. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan untuk menggunakan pikiran dan untuk mendapatkan peluang untuk bekerja.

Dalam kerangka ini, yang penting adalah bagaimana menciptakan organisasi pengarah? Organisasi pengarah ini diharapkan melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pemberian dana kepada badan-badan operasional (pemerintah dan swasta) dan menilai kinerja. Adapun pada kenyataannya, anggota dari organisasi pengarah dapat diambil dari sektor pemerintah maupun swasta, misalnya:

·         Dewan-dewan industri swasta yang ditetapkan UU Kemitraan Pelatih Kerja Pusat menyatukan pemimpin rakyat dan swasta daerah untuk bersama-sama mengelola kegiatan.

·         Ohio menggunakan dewan daerah untuk mengelola pelayanan kesehatan mental pasien rawat jalan dan keterbelakangan mental.

·         Di Pittsburg, Komisi Penasihat tentang masalah tunawisma, yang terdari dari pemerintah, universitas, masyarakat, para pemimpin agama, mengkoordinir respon kota terhadap masalah tunawisma.

·         Oklahoma Futures, yang menyatakan diri sebagai Dewan Perencanaan Pembanguan Ekonomi Pusat untuk Negara Bagian Oklahoma, mempunyai rencana strategis lima tahun yang menguraikan berbagai tindakan yang diharapkannya lebih dari 25 organisasi terpisah dari AFL - CIO sampai Departemen Pendidikan negara bagian.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada hakekatnya antara sektor pemerintah dan swasta mempunyai tujuan yang sama tetapi kedua sektor tersebut mempunyai dunia yang berbeda. Karena keduanya mempunyai prinsip birokrasi yang berbeda, dimana urusan bisnis semestinya tidak mempunyai kepentingan dengan pemerintah dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur. Dalam perkembangan dunia yang terus berkembang secara pesat muncul organisasi nirlaba atau sukarela untuk membantu kegiatan-kegiatan baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Maka para sukarelawan inilah yang di sebut sektor ketiga. Sektor ketiga sebenarnya adalah mekanisme masyarakat yang lebih disukai untuk menyediakan barang kolektif. Sektor ketiga sudah ada lama sebelum sebagian besar pelayanan pemerintah ada. Ia mengatasi masalah-masalah sosial sebelum pemerintah mengambil alihnya.

Untuk mempercpat terwujudnya pemerintahan katalis, upaya swastanisasi perlu dikembangkan, namun tetap harus diingat bahwa hanya aspek pelayanan saa yang dapat dikontrakkan ke sektor swasta, sedangkan kepemerintahan (governance) tidak. Kita dapat menswastakan fungsi-fungsi pengarah yang terpisah, tetapi tidak keseluruhan proses kepemerintahan. Swasta dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari pemerintah, begitu pula pemerintah dalam beberapa hal akan lebih baik dari swasta. Sektor pemerintah lebih baik dari swasta misalnya dalam hal-hal: manajemen kebijakan, regulasi, menjamin keadilan, mencegah diskriminasi atau Eksploitasi, serta menjamin kesinambunagn dan stabilitas pelayanan. Sementara swasta biasanya lebih baik dalam menangani pelaksanaan tugas-tugas ekonomi, inovasi, mengulangi pengalaman yang berhasil, mengadaptasi perubahan yang pesat, menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dan usang, serta pelaksanakan tugas-tugas yang kompleks atau bersifat teknis. Adapun sektor ketiga biasanya berhasil dalam hal menuntut belas kasih dan komitmen kepada individu, mengharuskan kepercayaan yang besar pada pihak pelanggan dan klien, membutuhkan perhatian pribadi secara bersama, serta melibatkan pelaksanaan peraturan moral serta tanggung jawab individu atas perilaku.

Dengan demikian menyerahkan pelaksanaan layanan masyarakat ke tangan swasta, dapat lebih efektif, efisien, adil maupun bertanggungjawab. Tetapi kita tidak boleh salah menduga terhadap ideologi besar untuk menswastakan pemerintahan. Ketika pemerintah menjalin kontrak dengan bisnis swasta, kalangan konservatif dan liberal sering berbicara atau melontarkan kritik seolah-olah pemerintah mengalihkan tanggung jawab negara yang fundamental ke sektor swasta.