Prinsip Reinventing Government - 2: Pemerintahan Milik Rakyat (Community Owned Government)

Artinya adalah bahwa pemerintah secara normatif dimiliki oleh masyarakat, sehingga pemerintah semestinya mendorong agar kontrol atas pelayanan dilepaskan dari birokrasi dan diserahkan kepada masyarakat. Dengan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, masyarakat dapat membangkitkan komitmen mereka yang lebih kuat, perhatian lebih baik dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Prinsip ini juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan usaha swadaya sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.

Beberapa pokok pikiran mengenai pemerintahan milik rakyat ini – dari penguraian Osborne dan Gaebler dapat diringkaskan latar belakang sampai dengan implikasinya sebagai berikut:

Pada tahun 1982, Lee Brown kepala kepolisian di Houston, ditimpa persoalan rasisme dan kebrutalan. Brown, yang berkulit hitam, bermaksud mengubah keadaan itu dengan cara penjagaan ketertiban lingkungan, yakni suatu konsep bahwa polisi semestinya tidak hanya menanggapi peristiwa-peristiwa kriminal, tetapi juga membantu warga memecahkan berbagai masalah yang menyebabkan timbulnya kejahatan.

Latimer senang mengutip ucapan Tom Dewar dari University of Minnesota’s Humphrey Institute, mengingatkan mengenai bahaya “ketergantungan pada klien (clienthood)” dengan mengatakan bahwa:

Klien adalah orang-orang yang tergantung pada dan dikendalikan oleh penolong dan pemimpin mereka. Klien adalah orang yang memahami diri mereka sendiri dari segi segala kekurangannya,. Klien adalah orang yang menunggu orang lain berbuat atas nama mereka. Dilain pihak, warga negara adalah orang yang memahami masalahnya sendiri dari sudut pandang mereka sendiri. Warga negara mengerti hubungan mereka satu sama lain dan mereka percaya kepada kemampuan mereka untuk berbuat. Klien yang baik menjadi warga negara yang buruk. warga negara yang baik menjadi masyarakat yang kuat.

Clienthood adalah sebuah masalah yang muncul hanya saat perekonomian industri sedang tumbuh. Sebelum tahun 1900, sekecil apapun kontrol terhadap lingkungan, kesehatan, pemdidikan, dan sebagaimana terletak teruma pada masyarakat setempat, karena begitu banyak produk dan jasa, baik pemerintah maupun swasta, yang diproduksi atau dijual secara lokal. Hanya karena munculnya sistem perekonomian industri dengan produksi massal, maka mulai dipekerjakan tenaga profesional dan birokrat untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh keluarga, lingkungan, gereja dan perkumpulan sukarela. Dengan kata lain, proses pengalihan kepemilikan dari birokrasi ke masyarakat, mulai berlangsung. Atau, telah terjadi pengalihan kekuasaan dari mereka yang mempunyai pengetahuan profesional kepada orang-orang yang buta huruf dan kelas bawah, kata Don Moore, yang organisasi pembelaannya, Design for Change, mempelopori usaha reformasi. Selanjutnya Don Moore mengatakan bahwa:

Mereka mengatakan kami tidak akan mendapatkan orang untuk menjalankan dewan tersebut. Namun ternyata 17.000 orang hadir, dan kami mempunyai tingkat kehadiran yang lebih tinggi ketimbang mereka dalam setiap pemilihan dewan sekolah di daerah pinggiran kota. Kami melihat dewan-dewan tersebut menjadi unit demokrasi baru dalam masyarakat. Kami berharap bahwa orang yang mengabdi kepada dewan-dewan itu juga mau terlibat dalam persoalan-persoalan lain, seperti perumahan, pembangunan ekonomi, dan pendidikan orang dewasa. Semua ini merupakan persemaian nyata untuk mengembangkan kepemimpinan.

Untuk memahami seberapa besar kemungkinan kekuatan hak kepemilikan masyarakat, salah satu contoh dapat ditunjukkan misalnya transformasi dibidang perumahan, yakni ketika para penyewa perumahan umum mengendalikan lingkungan mereka sendiri. Perumahan umum mulanya adalah perumahan transisi untuk orang-orang bekerja yang menemui masa-masa sulit selama Depresi. Perumahan tersebut merupakan lingkungan yang murah, aman, dan stabil untuk keluarga sambil mereka kembali bekerja.

Pemberian wewenang kepada masyarakat tidak hanya mengubah harapan dan membangkitkan kepercayaan-biasanya memberikan solusi-solusi yang jauh lebih baik terhadap setiap masalah mereka ketimbang terhadap layanan umum biasa. Mc.Knight memberikan serangkaian pertentangan yang memperjelas antara sistem penyampaian pelayanan profesional dan apa yang diesbutnya “Perkumpulan komunitas”-keluarga, lingkungan tempat tinggal, gereja, organisasi sukarela. Misalnya: 1) komunitas memiliki komitmen yang lebih besar terhadap para anggotanya ketimbang sistem penyampaian pelayanan klien; 2) komunitas lebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga profesional di bidang pelayanan; 3) kalangan profesional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat memecahkan masalah; 4) komunitas lebih fleksibel dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan yang besar; 5) komunitas lebih murah ketimbang para profesional di bidang pelayanan; 6) komunitas menegakkan standar perilaku lebih efektif ketimbang birokrasi atau profesional bidang pelayanan; dan 7) komunitas memfokuskan pada kapasitas: sistem pelayanan memfokuskan pada kekurangan.

Jika kepemilikan mesyarakat adalah sasarannya, peran apa yang dapat dimainkan pemerintah? Bagaimana kepemilikan dapat memberikan wewenang kepada stakeholder, apakah kepemilikan hanya menyerahkan pelayanan yang diberikan oleh kaum birokrat dan profesional?

Adalah salah memaksa orang yang telah lama tergantung untuk mendadak mengelola milik mereka sindiri, tanpa ada semacam dukungan transisional. Anda tidak dapat membawa para penghuni perumahan umum yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam negara kolonial dan mengharapkan mereka berubah dan memiliki sikap wirausahawan serta keterampilan seorang administrator sektor swasta.

Intinya adalah bahwa rakyat mempunyai kepentingan pribadi dalam jalannya sendiri, mereka mempunyai hak suara demokratis langsung dalam manajemen, mereka didorong dan dilibatkan dalam penentuan kebijakan mengenai hal-hal seperti struktur sewa dan kewajiban penghuni. dan mereka memperoleh potongan finansial dalam hal keuntungan pajak pribadi dan imbalan yang adil dari kerja pemeliharaan unit-unit mereka sendiri. Selanjutnya, jika pengalihan kepemilikan tersebut telah berjalan, cagaimana strategi pemberian wewenang kepada masyarakat ini? Dalam hal ini, mekanisme demokrasi partisipatori perlu dilakukan, dalam pengertian bahwa masyarakat luas diberikan peluang dan kesempatan sebanyak mungkin untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan.

Hal ini didasari oleh fakta empiris bahwa sedikit orang Amerika yang merasa bahwa mereka “memiliki” atau “mengontrol” pemerintah. Menjelang tahun 1989, tiga dari empat warga amerika yang disurvai setuju bahwa sebagian besar anggota kongres lebih peduli kepada kepentingan-kepentingan khusus ketimbang pada kepentingan rakyat jelata.