3 Kajian Diklatpim I: Onggokan atau Sistem?

Senin ini, Diklatpim I Angkatan XXV resmi memasuki kajian ketiga yakni KSKP (Kajian Strategi dan Kebijakan Pembangunan), atau kajian yang terakhir sebelum masuk tahap Aktualisasi. Sekedar untuk mengingatkan kembali, kajian pertama adalah FBPPKN (Falsafah Bangsa, Paradigma Pembangunan, dan Kepemimpinan Nasional), sedangkan kajian kedua adalah SMPP (Sistem Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan).

 

Saya sangat berharap, pada saat pembekalan awal saya akan memiliki gambaran utuh tentang filosofi dan logika berpikir mengapa pembelajaran Diklatpim I ini dibagi menjadi tiga kajian. Adakah tujuan besar yang ingin dicapai melalui ketiga kajian secara spesifik? Jika ada, apa tujuan besar atau kompetensi akumulatif yang akan diwujudkan dari ketiga kajian secara sinergis? Seingat saya, pada saat pengarahan program di awal diklatpun tidak ada penjelasan tentang hal ini. Ditambah lagi, karena kebodohan dan kelambatan otak saya, hingga memasuki minggu keenam saya belum bisa menangkap desain besar Diklatpim I ini, khususnya keterkaitan antar ketiga kajian. Mungkin saja, desainer kurikulum memang tidak bermaksud mengkaitkan satu kajian dengan kajian lainnya. Mungkin saja saya yang berharap secara tidak proporsional dengan “memaksa” ketiga kajian harus saling terkoneksi membangun kompetensi besar Diklatpim I.

 

Namun saya punya argumen. Jika masing-masing kajian tidak memiliki keterikatan yang erat, maka kajian tersebut lebih cocok menjadi diklat teknis. Selain itu, jika ketiganya saling terpisah namun berada dalam wadah yang sama, artinya ketiganya hanyalah onggokan atau komponen yang tidak saling tergantung, tidak saling mempengaruhi, dan tidak saling memperkuat. Saya yakin bahwa ini tidak benar, dan bahwa diantara ketiganya membentuk hubungan serba sistem (systems). Dalam konteks serba sistem tadi, maka ketiganya harus bisa saling menjelaskan (mutual explaining). Dengan kata lain, ketiga kajian diatas mestinya tidak hanya berurusan dengan fungsi know-what (facts, explicit knowledge), namun lebih kepada know-how (tacit knowledge) bahkan know-why (science).

 

Dalam rangka turut memikirkan kajian-kajian dalam Diklat Kepemimpinan sebagai sebuah sistem, saya berpendapat bahwa Kajian FBPPKN memiliki tujuan untuk membangun kompetensi kebangsaan dan memperkuat kohesi bangsa. Ini adalah jenjang kompetensi tertinggi yang harus dimiliki oleh pejabat karir tertinggi (Eselon I). Namun sebagai anggota organisasi, seorang pejabat Eselon I juga harus memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan organisasi (organizational management and development), sekaligus kompetensi keteladanan baik secara dalam tataran sikap dan etika maupun kinerja. Kompetensi inilah yang dibangun melalui Kajian SMPP. Adapun Kajian KSKP bergerak pada wilayah yang lebih spesifik lagi, yakni membangun kompetensi enabler atau memberdayakan orang lain, penyiapan kader, transfer pengetahuan dan keterampilan, atau sebagai mentor terutama bagi bawahannya.

 

Ini hanyalah ide sesaat yang belum didukung dengan kajian teoretik yang memadai, sehingga akurasi ide ini juga masih perlu ditelaah lebih dalam. Namun esensinya adalah bagaimana membuat antara kajian yang satu dengan yang lain memiliki ketersambungan yang sistemik, bukan onggokan yang tidak bermakna. 

 

Dari kamar B-315

Kampus Pejompongan, 22 April  2013