Sabtu, 14 Mei 2016

Mengamati Shanghai Secara Acak


Pepatah “jangan lihat sesuatu dari kulitnya” mungkin ada benarnya. Namun bukan berarti bahwa melihat sesuatu secara singkat, acak, sedikit, dan dari luarnya saja, adalah hal yang sia-sia. Ketika membeli buah, pastilah yang kita amati adalah kulitnya dulu, apakah ada yang cacat atau tidak. Meskipun tidak ada jaminan bahwa kulit yang bagus berarti buah tersebut baik dan manis, paling tidak probabilitas untuk mendapatkab buah yang berkualitas lebih besar dibanding tidak melakukan pengamatan sama sekali terhadap kondisi kulit buah tersebut. Demikian pula, solusi paling cerdas terhadap sebuah permasalahan selalu diawali dengan pengamatan atau pertanyaan ringan terhadap fenomena surface (diatas permukaan) terkait masalah tersebut. Sekali lagi saya meyakini bahwa proses observasi terhadap sebuah obyek secara cepat dan acak dapat memberi manfaat tertentu, sekecil apapun itu.

Nah, pengamatan “sepele” seperti inilah yang ingin saya elaborasi lebih dalam terhadap Shanghai, sebagai bentuk pembejalaran dalam rangka benchmarking Diklatpim I/33. Ada dua kelompok fenomena yang saya amati, yakni fenomena positif yang sangat pantas untuk diteladani dan diadopsi, serta fenomena negatif yang membutuhkan terobosan agar tidak mengurangi citra kota ini di mata pendatang.

Cukup banyak hal positif yang saya temukan di Shanghai, khususnya yang berhubungan dengan tata kota dan pelayanan publik di perkotaan. Hal paling sederhana adalah dibersihkannya tempat sampah dengan lap basah, sehingga terlihat tetap bersih dan tidak jorok seperti layaknya tempat sampah di kota-kota besar di Indonesia. Petugas kebersihan memang sebaiknya tidak direduksi menjadi penyapu jalan atau pengumpul sampah semata, namun juga memelihara kebersihan fasilitas umum, baik berupa tempat sampah, kursi taman, halte, telepon umum, taman bermain anak-anak, dan sebagainya. Dengan menjaga kebersihannya, maka umur dari fasilitas publik tadi akan jauh lebih lama sehingga dapat dicegah orientasi untuk pengadaan fasilitas publik yang baru karena kondisinya yang jorok, bau, karatan, dan cepat rusak. Meskipun yang dilakukan petugas kebersihan di Shanghai tadi terkesan “menambah pekerjaan”, namun manfaat bagi pemerintah justru lebih signifikan pada jangka panjang.

Masih terkait penataan kota, keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO) saya lihat memegang peran penting dalam layanan publik bagi warga kota. Di Shanghai, setiap JPO selalu terlihat indah. Dilihat dari bawah maupun dilalui dari atas, JPO menawarkan daya tarik tersendiri. Banyak pelancong yang menikmati landscape perkotaan atau sengaja berfoto-foto di JPO. Apa rahasianya? Menurut pengamatan saya, tidak ada satupun JPO di Shanghai yang dimanfaatkan untuk memasang iklan baliho dalam ukuran besar, kontras sekali dengan situasi negeri kita. Kondisi JPO di Indonesia cukup memprihatinkan karena kotor, gelap, banyak pengemis, bahkan sering terjadi kasus kriminalitas. Hal itu bisa terjadi karena JPO tertutup oleh papan reklame disamping kanan kirinya. Alih-alih ingin berpose diatas JPO kita, banyak orang menghindari karena takut dengan hal-hal yang tidak diharapkan diatas JPO tersebut. Meskipun demikian dapat dipahami mengapa banyak pemerintah daerah yang sengaja membangun JPO. Selain untuk menekan kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan, JPO juga dibuat dengan maksud sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak reklame. Menggabungkan beberapa fungsi sekaligus seperti ini sesungguhnya merupakan sebuah teknik berinovasi. Hanya saja, mestinya dipikirkan agar hal-hal yang kurang baik dari adanya reklame tadi bisa diminimalisir. Selain tanpa reklame, JPO di Shanghai juga banyak yang dilengkapi dengan fasilitas toilet yang terjaga kebersihannya. Bagi saya pribadi, hal ini sangat membantu. Ketika saya jogging di pagi hari dan tiba-tiba ingin buang air kecil, dengan mudah saya menemukan toilet. Jika hal itu terjadi di lingkungan tempat tinggal saya, mungkin saya akan mencari tempat dibalik pepohonan atau diujung bangunan yang sepi untuk dapat menuntaskan hajat.

Layanan perkotaan lain yang terkesan “biasa-biasa saja” namun faktanya tidak mampu dilakukan oleh pemerintah kota di Indonesia adalah penyediaan sarana parkir khusus sepeda. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung sudah memiliki program untuk mendorong peralihan moda transportasi dari kendaraan bermotor ke sepeda. Sayangnya, kebijakan itu tidak diimbangi dengan sarana parkir sepeda. Perlakuan bagi pengguna sepeda dan sepedanya mestinya sebanding dengan perlakuan bagi pengendara kendaraan bermotor. Tanpa pemihakan yang kuat terhadap transportasi sepeda dan penggunanya, rasanya mustahil bangsa ini akan bisa mengubah mentalitas berkendaranya. Dengan pembangunan MRT di Jakarta, saya tidak bisa membayangkan jika pemerintah tidak juga menyediakan sarana parkir sepeda. Selain parkir sepeda, di sepanjang trotoar di seluruh penjuru kota juga tersedia telepon umum yang dilengkapi dengan sarana wi-fi. Kesan saya, meski jarang sekali terlihat ada warga yang memanfaatkannya, namun tidak dijadikan alasan bagi pemerintah setempat untuk menghapus layanan tersebut. Sementara di Indonesia, fasilitas telepon umum sudah seperti barang langka yang sangat sulit sekali ditemukan. Benar bahwa era teknologi informasi sudah sedemikian canggih sehingga hampir setiap orang telah memiliki smart-phone yang dilengkapi dengan akses internet. Namun faktanya, layanan wi-fi masih dicari-cari untuk alasan efisiensi. Betapa indahnya jika di semua ruas jalan protokol Jakarta dan kota-kota di Indonesia sudah terpasang fasilitas wi-fi gratis untuk rakyat, bukankah itu akan menjadikan kota-kota itu sebagai cyber city yang mampu mempercepat proses pencerdasan kehidupan berbangsa?

Hal terunik diantara semua obyek yang saya amati adalah adanya polisi bersepeda. Jika di militer ada korps infanteri (jalan kaki), artileri (lapis baja), atau kavaleri (berkuda), maka korps kepolisian-pun bisa memunculkan patroli bersepeda, disamping patroli mobil atau sepeda bermotor yang telah ada selama ini. Penggunaannya tentu bukan untuk mengejar penjahat atau pengawalan pejabat negara, melainkan lebih untuk kepentingan sosialisasi door to door, kampong to kampong, atau layanan kepolisian lain dengan jangkauan wilayah yang tidak terlalu luas. Polisi bersepeda menurut saya juga mengesankan lebih bersahabat dan lebih merakyat dibanding korps bermotor. Saya yakin, secara teknis operasional polisi bersepeda juga akan lebih mampu menjalin komunikasi interpersonal dengan warga sehingga dapat terbangun kemanunggalan polisi dengan warga, dan pada gilirannya akan meningkatkan citra polisi di mata masyarakat luas.

lssu minoritas di China pada umumnya dan di Shanghai pada khususnya adalah topik menarik lain yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa waktu lalu, banyak berita memberitakan langkah represif pemerintah China terhadap etnis Uighur dan komunitas muslim Xin Jiang, bahkan sempat muncul kebijakan untuk membatasi aktivitas keagamaan. Namun yang saya rasakan dan alami, umat minoritas muslim dapat melakukan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran kemungkinan munculnya intervensi dari aparat keamanan. Pada saat kami melakukan shalat Jumat tanggal 13 Mei 2016 di Masjid Xiao Tao Yuan, kesan kuatnya toleransi antara umat Islam dari beragam etnis dengan lingkungan sekitarnya terjaga dengan sangat baik. Dalam bidang usaha dan perdagangan, banyaknya rumah makan muslim atau halal food restaurant juga mengindikasikan dihormatinya hak-hak sipil kaum minoritas. Iklim politik di Shanghai saya perhatikan semakin fleksibel. Faham komunisme nampaknya hanya berlangsung di ruang-ruang formal pemerintahan, sementara dalam kehidupan pribadi, pilihan untuk beragama atau tidak beragama menjadi preferensi mutlak dari setiap warga negara.

Pada saat kunjungan ke Distrik Jiading, salah satu distrik termaju diantara 17 distrik lain di Shanghai, saya mendapat pembelajaran yang sangat mengesankan. Salah satu visi dari pemerintah distrik Jiading adalah menjadi kota sejarah dan budaya. Visi ini tidak berlebihan mengingat di Jiading inilah Dinasti Ming bertahta ratusan tahun yang lalu. Untuk mendukung visi tersebut, terdapat satu unit kerja yang khusus menangani soal manajemen kemasyarakatan (Community Management Office). Salah satu programnya adalah “Ramah Tetangga”, dimana kantor ini menyelenggarakan aktivitas yang bervariasi dan mengajak setiap penduduk disebuah permukiman untuk keluar rumah dan terlibat pada aktivitas tersebut. Kantor ini juga membentuk organisasi sosial yang beranggotakan penduduk yang bertetangga. Salah satu program yang diinisiasi adalah crowd funding (iuran secara gotong royong) untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak berfungsi optimal, seperti taman, saluran air, dan sebagainya. Terkait dengan program “Ramah Tetangga” ini, saya menyaksikan sendiri sebuah pertemuan pagi hari saat antar orang tua yang menunggu bis sekolah dan mengantarkan anak atau cucunya hingga bis berangkat. Kesempatan selama 15-20 menit itu dimanfaatkan untuk saling bertemu, berbincang-bincang, dan menjalin silaturahmi diantara mereka. Di sebuah kota super metropolitan seperti Shanghai yang sudah cenderung individualistik, adanya gagasan “Ramah Tetangga” atau berkumpul secara rutin sekedar untuk bersapa, menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting.

Disamping layanan sosial kemasyarakat diatas, ada layanan khas lain yang kami terima. Begitu rombongan duduk dan acara dimulai, masulah dua orang office girls yang menuangkan air digelas yang telah tersedia sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka membawakan handuk panas selayaknya layanan yang biasa tersedia di penerbangan internasional. Memang tidak seberapa dan boleh juga disebut sebagai hal “sepele”, karena hanya mereplikasi atau mengadopsi dari praktek yang telah terjadi di organisasi/perusahaan lain. Namun, adopsi sesungguhnya adalah salah satu teknik untuk berinovasi. Coba simak bagaimana Motorola dulu belajar dari Domino’s Piza untuk mengurangi waktu produksinya. Atau Hewlett Packard yang menciptakan printer karena terinspirasi cara bekerja mesin pembuat kopi. Tengok juga bagaimana PT. KAI mengimitasi Call Center (Contact 121) dari industri perbankan, menerapkan sistem pemesanan tiket melalui agen host-to-host dari industri penerbangan, dan teknik pemesanan tiket drive thru dari restoran cepat saji. Maka, apa yang dilakukan oleh Distrik Jiading bagi saya adalah sebuah pembaharuan dalam teknik melayani tamu, dan itu adalah sebuah inovasi.

Diantara berbagai sisi positif yang saya sebutkan diatas, ada sisi negatif yang sata temukan di Shanghai. Saya menemukannya justru di pusat keramaian di Nanjing Road, sebuah kawasan yang berdekatan dengan kawasan The Bund disisi Huang Po River. Ribuan turis lokal dan asing tumpah di lokasi yang sangat modern dengan pencahayaan yang menakjuban. Sayangnya, disinilah batuk saya kambuh seketika akibat bau rokok yang teramat menyengat. Polusi udara sudah sangat buruk di Shanghai, ditambah dengan bau rokok yang memuakkan, membuat saya sulit bernafas. Meskipun tempat ini sangat indah, rasanya saya tidak tertarik untuk kembali lagi. Selain itu, hal yang merusak keindahan Nanjing Road adalah perilaku pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya dengan harga berlipat ganda diluar akal sehat. Mereka juga cenderung memaksa dan terus menempel kemanapun kita melangkah. Sungguh, ini pengalaman yang paling tidak saya harapkan. Ketika saya tanyakan apakah hal seperti ini dibiarkan, seorang pejabat dari Konjen RI menjelaskan bahwa pemerintah setempat sudah berulang kali menertibkan kawasan tersebut, namun kelakuan pedagang yang datang dari desa-desa miskin diluar Shanghai juga tidak bisa dibendung. Masih banyak tugas otoritas Shanghai Municipal Government untuk menciptakan inovasi-inovasi di bidang sosial untuk menjadikan kota ini lebih ramah dan bersahabat.
                             
GA 895 Shanghai-Jakarta, 14 Mei 2016; finishing di Villa Melati Mas, 15 Mei 2016

Minggu, 25 Oktober 2015

Dinamika Kontemporer Administrasi Publik di China: Oleh-oleh dari EROPA Conference 2015



Saya beruntung mendapat kesempatan mengikuti konferensi EROPA (Eastern Regional Organization for Public Administration) di Shanghai, 17-21 Oktober 2015 di Shanghai, China. Beruntung karena peluang seperti ini belum tentu bisa diperoleh dalam kurun 2-3 tahun. Lebih beruntung lagi karena momentum konferensi seperti ini selalu membuka wawasan tentang dunia yang baru, sistem sosial-politik-ekonomi-pemerintahan yang berbeda, praktek manajemen yang berlainan, dan sebagainya. Meskipun kesan “gado-gado” tidak bisa terhindarkan, dan meskipun tidak semua presentasi bisa kita ikuti, namun tetap saja banyak insights baru atau inspirasi yang bisa dipetik. Diantara banyak kasus yang dipaparkan, saya menaruh perhatian khusus terhadap geliat China yang begitu progresif. Dari forum ini saya berharap bisa menemukan kata kunci dari keberhasilan China di berbagai bidang. Dan meskipun pada akhirnya kata kunci itu tidak saya temukan, minimal ada sedikit pembelajaran dari negeri raksasa ekonomi dunia ini.

Selama ini, China terkenal sebagai negeri komunis yang sangat otoriter dan cenderung menutup diti dari gerakan perubahan, terutama di bidang politik. Demokrasi, kapitalisme, hak asasi manusia, kebebasan, dan konsep-konsep sejenisnya, merupakan hal yang asing atau sengaja diasingkan. Masih kita ingat kasus demonstrasi massa di lapangan Tiananmen tahun 1989 yang berakhir tragis karena menuntut keran demokrasi yang lebih luas di China.

Namun dalam bidang ekonomi dan administrasi publik, cukup banyak program reformasi yang telah dijalankan dan memberi hasil cukup signifikan. Proses transformasi yang telah diinisiasi sejak tiga dekade ini menurut Gao Xiaoping, Wakil Presiden dan Sekjen Chinese Public Administration Society (2015) telah menghasilkan 3 (tiga) perubahan besar, yakni:

1.      Pemerintah menggeser fokusnya dari penyelenggaraan tugas-tugas mikro menjadi manajemen makro, pelayanan publik, perumusan kebijakan, dan pemeliharaan ketertiban (from micro invention to macro management, public services, rule formulation, and justice preserving). Implikasi dari perubahan orientasi ini adalah berkurangnya jumlah persetujuan administratif yang diberikan, dari 5.000 menjadi hanya 1.000.[1]
2.      Kelembagaan pemerintah juga berubah dari kondisi sebelumnya yang berlebihan jumlah pegawainya serta saling tumpang tindih, menjadi kelembagaan yang lebih ramping, terpadu, dan teratur (from overstaffed and redundant to simplified, integrated, and regulated government institution). Hasil dari perubahan ini adalah berkurangnya jumlah kementerian dari 52 menjadi hanya 25 saja.[2]
3.      Perilaku dan budaya kerja pegawai berubah dari sebelumnya tertutup, inefisien, dan tidak terorganisir dengan baik menjadi lebih tertata, transparan dan efisien (from disordered, closed, inefficient to well-ordered, transparent, and highly-efficient). Salah satu wujud perubahan ini adalah terbentuknya pusat layanan pemerintah sebanyak 3.000 buah, dari sebelumnya tidak ada sama sekali.[3]

Ada beberapa logika atau dasar pemikiran dari dilakukan transformasi diatas, diantaranya adalah: 1) menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah, pasar, dan masyarakat madani; 2) pemerintah yang mengatur pasar, dan pasar yang akan mengelola perusahaan; 3) pemerintah mengelola organisasi sosial, dan organisasi sosial itu yang akan mengelola warga masyarakat. Ketiga logika ini mengilustrasikan bahwa pemerintah China ingin membangun interaksi yang lebih seimbang dan sinergis antar pilar government, business/market, dan society.

Selanjutnya, dalam model baru interaksi antar pilar tadi didorong terciptanya 8 (delapan) prinsip kombinasi untuk menciptakan keseimbangan, yakni antara keterbukaan dengan efisiensi (balance between openness and efficiency); antara kepemimpinan CPC (Partai Komunis China) dan pemerintah dengan elemen lain dalam pengambilan keputusan yang menyangkut urusan publik (combine the leadership of the Party and the government with participation of multiple subjects in decision-making on public affairs); antara kebebasan berpikir dan berusaha dengan menjaga kohesi sosial (combine freeing minds, liberating productive forces, and stimulating social vitality); antara desain tingkat tinggi dengan upaya bertahap dari bawah (combine top-level design with step-by-step advancing); antara reformasi dan pembangunan dengan stabilitas (combine reform, development, and stability); antara peran pasar, masyarakat dan kepastian hukum dalam kebijakan alokasi sumber daya dengan fungsi pemerintah yang semakin baik (combine the decisive role of market, society and rule by law in resource allocation with better functioning of the government); antara kehidupan modern yang bersumber dari sistem hukum dengan nilai-nilai tradisional yang bersumber dari budaya dan kearifan lokal (combine modern rule by law with traditional rule by virtue, combine decentralization with strengthening management); serta antara manajemen rutin dan manajemen resiko dengan manajemen krisis (combine routine management, risk management, and crisis management).

Adanya keseimbangan antar nilai diatas menunjukkan bahwa China sudah mulai terbuka terhadap aneka ragam perubahan, namun pada saat yang sama mereka ingin mempertahankan keunggulan yang sudah dimiliki sebelumnya seperti peran pemimpin nasional, stabilitas politik, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Dengan adanya jaminan bahwa setiap perubahan harus dalam koridor keseimbangan inilah, maka tidak terjadi gejolak yang mengganggu proses pembangunan secara umum. Dalam bidang politik, peristiwa 16 tahun lalu di Tiananmen bisa disebut sebagai kerusuhan politik yang terakhir di China (kecuali kasus provinsi Xinjiang dimana sebagian etnis Uighur ingin memisahkan diri). Sementara di bidang ekonomi, meski pertumbuhan ekonomi akhir-akhir mengalami penurunan, namun tidak terjadi depresiasi atas nilai tukar mereka, tidak muncul inflasi yang tidak terkendali, tidak melonjak angka kemiskinan dan pengangguran, dan seterusnya. Bahkan, China masih bisa terus melakukan ekspansinya dalam investasi di luar negeri, termasuk rencana pembangunan infrastruktur Kereta Api Cepat di Indonesia.

Dari pengalaman China ini saya melihat bahwa keseimbangan adalah kata kunci dalam manajemen perubahan. Tanpa memperhatikan kemungkinan munculnya gangguan terhadap keseimbangan, perubahan akan berjalan secara tidak efektif. Barangkali model rekrutmen terbuka  untuk JPT ASN dapat ditunjuk sebagai salah satu contoh kecil. Tidak dapat disangkal bahwa ini merupakan cara baru yang sangat ampuh untuk mencari kandidat terbaik dalam mengisi sebuah jabatan tinggi. Cara ini juga mampu menekan politisasi birokrasi yang selama ini marak di berbagai daerah atau instansi. Singkatnya, prinsip meritokrasi akan diperkuat melalui open bidding ini. Namun faktanya, tetap saja banyak pelanggaran yang dilakukan para Kepala Daerah atau para Pejabat Pembina Kepegawaian di berbagai instansi. Resistensi juga muncul dari para JPT incumbent yang merasa bahwa kader internal selalu lebih baik dibanding yang berasal dari luar. Selain itu, semakin hari semakin menguat praduga bahwa pembentukan panitia seleksi dan pelaksanaan seleksi terbuka ini hanyalah sandiwara belaka, mengingat pemenangnya dengan mudah sudah dapat diprediksi sejak awal mulainya proses tersebut.

Mengapa hal seperti ini terjadi? Saya menduga karena kita terlalu fokus pada upaya menghilangkan politisasi untuk alasan meritokrasi, namun kurang menggarap sisi lain yang amat penting yakni kewenangan yang melekat pada Pejabat Pembina Kepegawaian, kekompakan antara pimpinan dan bawahan, serta upaya menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama menjaga prinsip meritokrasi tanpa harus dipaksa-paksa dari luar. Ketika perubahan terkesan sebagai sesuatu yang sipaksanak dari luar sehingga membuat seseorang menjadi terpaksa melakukannya, maka dapat dipastikan bahwa perubahan itu tidaklah sepenuh hati. Maka, menjaga birokrasi yang netral namun kompeten idealnya tumbuh dari tanggungjawab moral seorang pejabat, bukan karena takut akan teguran atau ancaman dari lembaga yang secara hukum berwenang melakukan pengawasan.

Kembali ke proses perubahan di China, administrasi negara memegang peran penting dalam proses transisi dari sistem sosialis murni yang diajarkan oleh Karl Marx ke sistem yang lebih terbuka, yang mereka sebut sebagai socialist market economy, yang dicetuskan pertama kali oleh Deng Xiaoping pada tahun 1992. Menurut Dong Zhichao (2015), ada empat karakteristik utama sistem socialist market economy yang membedakannya dengan sistem sosialis murni, yakni:

§  The socialist market economic system is a leap in the ownership structure. private ownership coexist with the main body of the public ownership as a variety of ownership;
§  The system of socialist market economy is a leap from fully freedom economy to government macro-control economy;
§  The socialist market economy is a leap from equalitarianism of "eating from the same big pot” to economic efficiency priority, fairness, and gradually move toward common prosperity;
§  The socialist market economy is a leap from the area of protection, administrative monopoly, and isolation to openness and equal competition.

Masih menurut Zhichao, masa transisi dari sistem sosialis kepada socialist market economy tadi membawa implikasi munculnya banyak kontradiksi, bahkan konflik sosial, misalnya dalam bentuk merebaknya korupsi, semakin tajamnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, struktur penduduk yang menua (aging population), meningkatnya polusi lingkungan, dan seterusnya. Dalam rangka menjaga keseimbangan, menjamin keadilan sosial bagi semua komponen bangsa, dan melanjutkan proses reformasi itulah, peran administrasi negara menjadi sangat penting. Adapun bentuk nyata reformasi administrasi yang dilakukan antara lain meliputi: desentralisasi yang lebih luas kepada daerah, reformasi perusahaan milik negara, pemberlakuan kawasan perdagangan bebas, serta pembentukan zona pembangunan ekonomi regional (Zhichao, 2015)[4]. Sejalan dengan pemikiran Zhichao, Zhiyong Lan (2015) juga menyebutkan bahwa saat ini pemerinrah China terus mendorong kebijakan open door dengan memperkuat kerjasama dengan WTO atau negara-negara OECD, memperbaiki kebijakan bidang keuangan dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan reformasi perijinan administratif dengan memberi ruang dan peran yang lebih besar kepada swasta melalui skema public-private partnership.

Beragam langkah reformasi tadi semakin kokoh semenjak Xi Jinping terpilih sebagai Sekjen PKC (Partai Komunis China) pada bulan November 2012, dan selanjutnya terpilih menjadi Presiden China menggantikan Hu Jintao pada bulan Maret 2013. Pada pidato pertamanya selaku Sekjen PKC, Jinping bertekad untuk mewujudkan the great renaissance of the Chinese nation. Dia memperkenalkan semboyan baru yakni Chinese Dream, sebuah visi untuk membangun bangsa China yang lebih kuat dengan berbasis pada the Chinese path, the Chinese spirit, dan the Chinese strength. Selain itu, Jinping bertekad mengangkat kaum miskin menjadi kaum menengah yang benar-benar merasakan dampak positif perkembangan ekonomi China.

Untuk mewujudkan janjinya tersebut, Xi Jinping fokus pada upaya memberantas perilaku tidak pantas seperti korupsi, menerima suap, tidak melayani rakyat dengan baik, dan memberi porsi berlebih untuk hal-hal yang sifatnya formalitas dan birokratis. Jinping juga bersumpah untuk menindak pemborosan (extravagance) dan korupsi dari level “macan” hingga “lalat”. Dia juga melakukan prombakan kabinet, antara lain penghapusan Kementrian Perkeretaapian dan menggabungkan dua badan regulasi media cetak dan televisi menjadi satu regulator media super, serta menggabungkan Kementerian Kesehatan dengan komisi yang mengurusi kebijakan satu anak. Artinya, janjinya untuk menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi birokrasi dilaksanakan dengan konsisten. Dengan komitmen yang luar biasa dari pimpinan negara, China terus tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. GDP terus meningkat secara signifikan setiap tahun, bahkan diramalkan dalam waktu dekat China akan menggeser Amerika Serikat (AS) dan Eropa sebagai pusat ekonomi dunia.

Paparan singkat diatas diharapkan dapat menjadi pembanding atas proses perubahan kebijakan strategis yang terjadi di Indonesia dan peran peran administrasi negara dalam mengawal perubahan besar tersebut.

Shanghai, 22 Oktober 2015.


[1]   Tidak ada informasi lebih rinci terkait jenis perijinan/persetujuan yang diberikan, institusi baru yang menangani perijinan tersebut seiring dengan beralihnya fokus pemerintah beserta evaluasi kinerjanya, dan seterusnya.
[2]   Sebagaimana point sebelumnya, dalam hal kelembagaan juga tidak ada data yang lebih terinci tentang kapan perubahan itu terjadi, apakah terjadi secara bertahap ataukah serentak, kementerian apa saja yang dihapus/dilebur, instansi apa yang melaksanakan fungsi kementerian yang dihapus/dilebur, dan seterusnya.
[3]   Terhadap perubahan inipun tidak ditemukan data pendukung yang lebih konkrit tentang distribusi 3.000 pusat layanan baik secara geografis maupun berdasarkan jenis layanannya.
[4]   Tulisan ini tidak mengelaborasi tentang keempat bentuk reformasi administrasi diatas karena ketiadaan referensi yang memadai.