Selasa, 28 Juni 2011

Pengelolaan SDA dan Limits to Growth


Meski baru memasuki minggu ketiga Diklatpim II, saya berani merekomendasikan agar semua policy makers di Indonesia belajar systems thinking. Dengan memahami piranti-piranti yang ada pada systems thinking, akan dapat dihindari kesalahan sedini mungkin. Salah satu piranti yang sangat mujarab untuk membuat pemodelan tentang efektivitas kebijakan adalah archetype batas-batas pertumbuhan (limits to growth). Archetype ini menyediakan suatu gambaran bahwa pada mulanya sebuah usaha yang dilakukan menghasilkan suatu pertumbuhan. Upaya selanjutnya mendorong pertumbuhan itu lebih baik. Beberapa waktu kemudian, keberhasilan usaha itu mencapai batas maksimal, dan setelah beberapa lama akhirnya membawa usaha tersebut pada proses penurunan (Modul 1.A-2 hal. 131).

Contoh konkrit adalah usaha pengelolaan kayu (baca: penebangan hutan),penambangan batu bara, atau eksplorasi minyak bumi. Pada masa-masa awal operasi, usaha tersebut memberikan keuntungan yang berlimpah karena memang kapasitas daya dukung (carrying capacity) alam yang masih tinggi. Namun, satu hal yang seringkali dilupakan oleh manusia adalah bahwa alam dan seisinya semakin lama semakin berkurang daya dukungnya, sehingga eksploitasi lingkungan yang didasarkan pada kepentingan ekonomis semata, pada suatu ketika akan menyebabkan tergangunya keseimbangan ekologis. Dan apabila kekuatan ekologis ini telah sedemikian melemah, maka kesejahteraan yang dicapai manusia menjadi tidak bermakna. Sebab, kesejahteraan tadi harus dibayar dengan recovery cost untuk memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan – dan bahkan social cost yang sulit dihitung tingkat kerugiannya.

Dalam hal ini terjadi hubungan terbalik antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam atau lingkungan. Artinya, semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia, maka kemampuan alam untuk menyediakannya semakin terbatas. Pada saat bersamaan, terjadi hubungan tegak lurus antara kebutuhan manusia dengan pencemaran, dimana semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia yang dipenuhi lewat usaha industri, maka tingkat pencemaran lingkungan dapat dipastikan semakin tinggi pula. Dan jika trend tersebut berlangsung terus-menerus, pada suatu saat akan terjadi suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi, sementara kemampuan dan kualitas lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali. Inilah yang disebut dengan the limits to growth yang diperkenalkan oleh Meadows (dalam Berry, et.al., 1993).

Meadows membuat sebuah prediksi untuk kurun waktu 200 tahun (1900-2100) yang menggambarkan bahwa pada masa-masa awal, kondisi kependudukan, orde kebutuhan manusia serta aktivitas ekonomi dan industri masih relatif rendah, sementara kondisi lingkungan berada dipuncak ketangguhannya. Namun seiring dengan penambahan jumlah penduduk, dan tingkat polusi yang melekat pada ekspansi kegiatan industri, maka kualitas dan daya dukung (carrying capacity) lingkungan menjadi sedemikian merosot, hingga pada akhirnya keseimbangan menjadi goyah dan kurva sumber daya alam menjadi sangat merosot, bahkan sama sekali tidak mampu lagi mendukung aktivitas kemanusiaan.

Jika penurunan daya dukung lingkungan sudah dapat diproyeksi, maka kebijakan publik yang akan dirumuskan dapat diarahkan untuk mencapai dua kondisi, apakah untuk menghentikan kebijakan sebelumnya yang telah mengakibatkan penurunan daya saing lingkungan, ataukan untuk pemulihan dan reklamasi lingkungan. Jika ternyata kebijakan masih saja memberikan perijinan usaha untuk mengkeksploitasi sumber daya alam, hal itu menandakan bahwa policy makers telah gagal total dalam berpikir serba sistem (systems thinking). Pada tahap berikutnya, kegagalan berpikir serba sistem akan mengantarkan pada kegagalan kebijakan publik (policy failures) yang berdampak negatif terhadap masyarakat.

Sekali lagi, penguasaan policy makers terhadap disiplin learning organization khususnya disiplin kelimanya yakni systems thinking, dan lebih spesifik lagi pola-pola dasar sistem (archetype), akan sangat bermanfaat dalam memperkokoh kualitas kebijakan publik. Untuk itu, akan sangat ideal jika seorang policy makers adalah juga systems thinkers.

Kampus Pejompongan Jakarta
Senin, 27 Juni 2011

Tidak ada komentar: